SURABAYA, MaduraPost - Keberhasilan hilirisasi industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk atau banyaknya proyek yang dibangun. Konektivitas antardaerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur” yang diselenggarakan Gerakan Masyarakat Madani (GMM) di Surabaya, Sabtu (24/10/2026).
Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Hendra Sukmana, menilai Jawa Timur memiliki posisi penting dalam menguji keberhasilan agenda hilirisasi pemerintah pusat.
Namun, potensi tersebut harus ditopang infrastruktur daerah yang terintegrasi agar manfaat pembangunan tidak hanya berhenti pada pertumbuhan industri.
Menurut Hendra, salah satu kebutuhan mendesak adalah menghubungkan transportasi publik dengan pusat-pusat industri. Langkah ini dinilai dapat memperlancar pergerakan pekerja sekaligus membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
"Saya memandang hilirisasi salah satu Langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia," kata Hendra, Sabtu (24/10).
Ia mengingatkan, pengolahan sumber daya alam (SDA) di dalam negeri harus menghasilkan keuntungan yang lebih luas bagi masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan hilirisasi perlu diawasi secara berkelanjutan supaya kekayaan alam tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga di daerah penghasil.
"Kebijakan Prabowo ini perlu dikawal secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam Jawa Timur mempunyai nilai tambah bagi Masyarakat," ujar Hendra.
