SUMENEP, MaduraPost - Perbankan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diminta tidak sekadar menjadi lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi ikut mengambil peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah satu langkah yang dinilai penting ialah membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM.
Dorongan itu mengemuka dalam koordinasi Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BPD) Kabupaten Sumenep yang melibatkan sejumlah bank. Pertemuan tersebut diikuti Bank Mandiri, Bank Mandiri Taspen, Bank Jatim, BTN, BRI, BCA, BSI, BNI, Bank BPR Jatim/Bank UMKM Jawa Timur, serta BPRS Bhakti Sumekar.
Koordinator BPD Kabupaten Sumenep, H. Hairil Fajar, menilai kolaborasi antarbank diperlukan agar akses pembiayaan masyarakat semakin terbuka dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.
“Kami ingin memastikan perbankan di Sumenep bisa hadir dan mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha agar usahanya bisa tumbuh dan naik kelas,” ujar H. Fajar, Rabu (26/8) malam.
Menurut dia, kemudahan memperoleh modal dapat menjadi salah satu pintu bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnis. Pembiayaan yang tepat diharapkan bukan hanya menjaga usaha tetap berjalan, tetapi juga mendorongnya tumbuh secara konsisten.
“Ketika usaha tumbuh, pendapatan masyarakat juga meningkat. Dari peningkatan pendapatan itu, harapannya masyarakat bisa mulai menabung dan kemudian melakukan investasi untuk jangka panjang,” jelasnya.
H. Fajar juga menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun perbankan daerah sebagai salah satu upaya pemerintah memperluas pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif.
Kemudahan juga diarahkan pada kredit bernilai di bawah Rp100 juta yang didorong dapat diberikan tanpa agunan. Skema tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki aset memadai untuk dijadikan jaminan.
“Ini menjadi peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan akses kredit yang lebih mudah, mereka tidak hanya mendapatkan modal untuk bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usahanya,” katanya.
Selain memperluas akses kredit, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penjaminan guna membantu perbankan mengelola risiko pembiayaan.
Skema tersebut dapat mencakup berbagai kondisi yang berpotensi memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, mulai dari bencana gempa, gagal panen, hingga meninggalnya pemilik usaha.
“Dengan adanya penjaminan, risiko yang dihadapi perbankan bisa lebih terkelola. Ini penting agar lembaga perbankan semakin berani menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memang memiliki usaha produktif,” tutur H. Fajar.
BPD Kabupaten Sumenep, lanjut dia, akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antarbank. Langkah itu diarahkan agar layanan pembiayaan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan efek berantai terhadap perekonomian daerah.
“Prinsipnya, kami ingin perbankan hadir sebagai mitra masyarakat. Pelaku usaha harus mendapatkan akses permodalan yang sesuai, sehingga usaha mereka bisa berkembang, pendapatan meningkat, dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Sumenep,” tukasnya.***
