MOJOKERTO, MaduraPost – Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peran ulama, santri, dan warga NU dalam perjuangan kemerdekaan hingga menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai merupakan bagian integral dari sejarah nasional yang harus ditulis secara objektif, utuh, dan berimbang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Riadi Ngasiran, saat menjadi narasumber dalam forum Metodologi Riset Penulisan Sejarah yang diselenggarakan Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kota Mojokerto di Kantor PCNU Kota Mojokerto, Jumat (24/7/2026) malam.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Mojokerto, KH Moh. Shodiqin Marzuqon, dan dipandu Ketua PC ISNU Kota Mojokerto, Gus Saiful Amin. Forum diikuti kader NU dari berbagai unsur, di antaranya Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan Pemuda Ansor, serta perwakilan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kota Mojokerto.
Dalam paparannya, Riadi menilai historiografi nasional selama ini masih belum sepenuhnya menempatkan peran umat Islam, khususnya kaum santri dan Nahdlatul Ulama, secara proporsional dalam narasi besar perjalanan bangsa.
“Penulisan Sejarah Nasional Indonesia semestinya dilakukan secara objektif dan adil dengan mempertimbangkan peran umat Islam, khususnya kaum santri, sejak masa pergerakan kemerdekaan, Revolusi Nasional Indonesia, hingga perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa kontemporer,” ujarnya.
Sejarawan NU tersebut menjelaskan bahwa penyusunan sejarah nasional harus bertumpu pada berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari arsip, dokumen, sejarah lisan, hingga memoar para tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam.
Menurutnya, kontribusi kaum santri dan NU yang selama ini kerap ditempatkan di posisi pinggiran dalam historiografi nasional perlu memperoleh ruang yang lebih proporsional agar sejarah Indonesia tersaji secara utuh.
“Peran sejarah umat Islam, khususnya kaum santri dan Nahdlatul Ulama, yang selama ini sering berada di posisi periferal harus ditempatkan secara layak dalam percaturan sejarah nasional. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan dukungan data, arsip, dan sumber penulisan yang komprehensif,” katanya.
Riadi yang juga Ketua Tim Kerja Monumen Resolusi Jihad NU menambahkan, berbagai dokumen dan arsip Nahdlatul Ulama kini telah menjadi bagian dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keberadaan arsip tersebut menjadi sumber primer yang sangat penting dalam penyusunan sejarah Indonesia modern.
