Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan antrean BBM bukan disebabkan berkurangnya kuota yang diterima daerah.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan alokasi BBM subsidi maupun nonsubsidi untuk Kabupaten Sumenep tetap sesuai ketentuan.
"Yang perlu digarisbawahi, tidak ada pengurangan kuota. Baik BBM subsidi maupun nonsubsidi jumlahnya tetap," kata Dadang.
Menurut Dadang, antrean terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan BBM pada Mei lalu yang bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), kemudian kembali normal pada Juni.
"Pada bulan Mei memang ada tambahan kebutuhan karena momentum hari besar keagamaan sehingga kuotanya lebih besar dibanding Juni," ujarnya.
Ia juga menjelaskan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca-kepulangan jamaah haji ikut mendorong konsumsi BBM.
Selain itu, faktor yang paling berpengaruh adalah peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat selisih harga yang cukup tinggi.
"Kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup berpengaruh. Selisihnya sekitar Rp3.000 per liter. Akibatnya banyak pengguna yang sebelumnya memakai Pertamax beralih ke BBM subsidi, sehingga stok di SPBU lebih cepat habis," jelas Dadang.
Pemkab Sumenep pun mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik agar tetap menggunakan BBM nonsubsidi.
