NASIONAL, MaduraPost - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, level terendah sepanjang sejarah.
Ia menilai situasi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah serta otoritas moneter di tengah tekanan global yang belum mereda.
Idrus menegaskan, kestabilan kurs rupiah bukan sekadar isu teknis di ranah kebijakan moneter. Menurutnya, pergerakan nilai tukar juga mencerminkan tingkat keyakinan pasar terhadap fondasi ekonomi nasional.
“Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17.000 per dolar AS tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan bahwa langkah-langkah stabilisasi benar-benar efektif dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Idrus, Senin (11/5).
Ia mengapresiasi respons Bank Indonesia yang aktif melakukan intervensi melalui beragam instrumen operasi pasar. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga rupiah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada bank sentral.
“Kita mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang aktif menjaga stabilitas melalui intervensi di pasar. Namun, ini tidak cukup. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan fiskal yang kuat, pengendalian impor, serta penguatan sektor riil agar tekanan terhadap rupiah bisa diminimalisir,” tegasnya.
Selain faktor domestik, Idrus juga menyinggung dampak dinamika global, mulai dari konflik geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas dunia, yang ikut memberi tekanan pada mata uang nasional.
Namun ia menekankan, ketahanan ekonomi dalam negeri tetap menjadi benteng utama menghadapi gejolak eksternal.
“Faktor global memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi daya tahan ekonomi nasional ada di tangan kita sendiri. Penguatan industri dalam negeri, peningkatan ekspor bernilai tambah, dan pengurangan ketergantungan terhadap impor harus menjadi prioritas,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, memperbesar tekanan inflasi, serta menggerus daya beli masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta segera merumuskan langkah konkret untuk meredam dampak lanjutan terhadap masyarakat.
Di sisi lain, Idrus menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan menenangkan agar situasi tidak berkembang menjadi kepanikan di pasar.
“Pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan berbasis data sangat penting agar situasi ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan,” pungkas Idrus.***
