Selain itu, Mantan Aktivis GMNI ini juga mengingatkan bahwa ketidakpastian kompensasi dari pihak perusahaan migas dapat memicu konflik sosial.
"Jika tidak ada kejelasan soal ganti rugi, bukan tidak mungkin akan ada aksi protes dari nelayan. Ini bisa berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat pesisir dengan pemerintah maupun perusahaan yang bersangkutan," tegasnya.
Baca Juga:Pemerintah Desa Klompang Barat Mengucapkan "Selamat dan Sukses Untuk IAI-MU Panyeppen Pamekasan"
Ia pun mendesak Pemkab Pamekasan dan DPRD setempat untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
"Pemerintah daerah harus aktif menjembatani kepentingan nelayan dengan pihak perusahaan migas agar ada solusi yang adil. Jangan sampai nelayan terus menjadi korban tanpa ada kepastian," pungkasnya.
