Pegiat Alam Lestari, Moh Habibi, mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi terkait aktivitas perusahaan tersebut, termasuk legalitas SHM tersebut.
“Tolong pemerintah jangan hanya diam, silakan tindak perusahaan nakal yang melanggar hukum,” ujarnya.
Polemik ini semakin menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan isu pengelolaan lingkungan dan regulasi lahan di wilayah pesisir.
Masyarakat berharap ada langkah tegas dari pemerintah untuk memastikan pengelolaan kawasan pantai sesuai aturan tanpa mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat sekitar.***
