Akibatnya bidan pun manut meski terkadang dalam kegiatan Posyandu, bidan harus menyisakan uang kantong pribadi.
Salah satu contohnya adalah kader Posyandu sering diberi jatah honor yang tidak setimpal. Parahnya ada yang tidak diberi meski hanya sepeserpun.
"Ini suatu persoalan yang rumit yang jarang diketahui publik. Banyak bidan itu meronta mau protes ini-itu tapi tidak punya ruang untuk kritis," kata Fatholla.
Selain itu Fatholla mengungkapkan, Kepala Desa dalam memanfaatkan kegiatan Posyandu, tinggal hanya maninggikan anggaran, meski secara teknis kegiatan berada di tangan bidan.
"Saya meyakini data bidan soal jumlah balita dan lansia tidak akan sama dengan laporan yang dibuat desa. Bidan secara jujur misalkan hanya menerima balita sebanyak 80 balita, Desa ini bisa membuat laporan bisa angka di atasnya," ungkapnya.
