Ketiadaan jejak proses tersebut di tingkat warga memicu kecurigaan adanya rekayasa administrasi pascakejadian.
Upaya Menjaga Citra atau Masalah Tata Kelola?
Munculnya klarifikasi Pj Kades setelah kasus UA menjadi sorotan nasional dinilai warga sebagai respons reaktif, bukan bagian dari penataan pemerintahan desa yang transparan. Alih-alih meredam polemik, pernyataan tersebut justru memperlebar jarak kepercayaan antara warga dan pemerintah desa.
“Yang dipersoalkan bukan semata status UA, tapi cara pemerintah desa bersikap. Jangan sampai kesannya hanya ingin lepas tangan,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Kasus ini membuka persoalan yang lebih luas: lemahnya akuntabilitas administrasi perangkat desa dan minimnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa.
Evaluasi yang Tak Terelakkan
Bagi warga, polemik status Kepala Dusun ini seharusnya menjadi pintu masuk evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian perangkat desa. Terlebih, kasus yang menyeret UA bukan perkara ringan, melainkan dugaan tindak pidana yang menewaskan korban.
“Kalau benar masih aktif, ini masalah besar. Kalau sudah mundur tapi tidak jelas prosesnya, itu juga masalah besar,” kata warga.
Di tengah simpang-siur informasi, satu hal menjadi jelas: publik berhak mengetahui kebenaran status pejabat desa yang mereka kenal sehari-hari. Tanpa transparansi, klarifikasi hanya akan menjadi pernyataan sepihak yang sulit dipercaya.
