SAMPANG, MaduraPost - Temuan LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur terkait adanya dugaan Pengkoordiniran kartu Kesejahteraan sosial (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos BPNT oleh oknum pemerintah desa di sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang ditanggapi aneh Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang.

Menurut Plt Kepala Dinas Sosial, Mohammad Fadeli Ketika ditanya wartawan Madurapost.net">Madurapost.net terkait hal tersebut, Fadeli Menjawab kalau di Indonesia aturannya tidak seperti itu.

Baca Juga:Pasca Mendapat Laporan dari ITS, Kejari Sampang Dalami Dugaan Korupsi Dana Desa di Sokobanah Daya 

"Kalau di Indonesia, itu dipegang masing masing penerimaan mas," Kata Fadeli saat dihubungi via WhatsApp. Senin (08/11/2021).

Lebih lanjut Fadeli Mengatakan akan meminta masing masing pendamping untuk mengecek informasi tersebut. Karena informasi yang disampaikan LSM JCW Jatim belum jelas peristiwa tersebut terjadi di Desa mana.

Baca Juga:Rumor Penarikan Fee DD/ADD Tahun Anggaran 2019, Sekertaris Komisi I DPRD Sampang Angkat Bicara

Ditanya terkait agen e-warong yang telah menyediakan komuditi dalam bentuk paketan, Fadeli Mengatakan bahwa aturan di Indonesia juga tidak seperti itu.