Diketahui, isu yang dibawa PMB saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD dan kantor pemerintah daerah (Pemkab) Bangkalan adalah terkait pihak rumah sakit yang mengklaim kwitansi pasien yang dirawat secara umum, namun ada sebagian di notanya yang di klaim sebagai peserta BPJS. Menurut lelaki kelahiran Galis itu, semuanya harus hadir untuk mensinkronkan data yang dianggap polemik.
"Pihak dari BPJS juga harus hadir untuk memastikan permasalahan," ucapnya.
Sementara itu, terkait pasien yang sudah masuk sebagai pasien umum, menurut politisi PPP tidak boleh di klaim sebagai peserta BPJS. Jika ada pasien umum yang di klaim sebagai peserta BPJS maka pihaknya akan merekomendasikan kepada bapak Bupati Bangkalan, untuk memberikan tindakan maupun hukuman tegas, sehingga tidak ada kejadian yang serupa, dalam pelayanan kesehatan.
"Jika ada pembayaran dari BPJS maka benar-benar adanya manipulasi data," tandasnya. (Mp/sur/kk)
