"Sangat wajar jika ada kenaikan kebutuhan anggaran Pilkada 2024, karena menyesuaikan dengan kenaikan harga barang saat ini seperti logistik dan pendistribusian logistik ke kepulauan," kata dia menerangkan.
Syaifurrahman mengungkapkan, sebenarnya rasionalisasi kebutuhan anggaran Rp82,8 miliar itu sudah banyak dilakukan penyederhanaan, sehingga tidak bisa dikurangi lagi.
Baca Juga:Dinsos P3A Sumenep dan Kades Galis Pilih Bungkam Soal Rekaman Diduga Pengondisian Pencairan Bansos
"Kalau tetap dipangkas, terancam tidak cukup untuk biaya kebutuhan Pilkada," katanya.
Syaifurrahman menjelaskan, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai anggaran Pilkada 2024.
Baca Juga:PMII STKIP PGRI Sumenep Lakukan Pemotongan Tumpeng Saat Acara Peresmian Kantor Sekertariat
"Kami masih menunggu keputusan TAPD," tandasnya.***
