"Sangat wajar jika ada kenaikan kebutuhan anggaran Pilkada 2024, karena menyesuaikan dengan kenaikan harga barang saat ini seperti logistik dan pendistribusian logistik ke kepulauan," kata dia menerangkan.
Syaifurrahman mengungkapkan, sebenarnya rasionalisasi kebutuhan anggaran Rp82,8 miliar itu sudah banyak dilakukan penyederhanaan, sehingga tidak bisa dikurangi lagi.
"Kalau tetap dipangkas, terancam tidak cukup untuk biaya kebutuhan Pilkada," katanya.
Syaifurrahman menjelaskan, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai anggaran Pilkada 2024.
Baca Juga:Jelang Idul Adha DKPP Sumenep Intensif Pantau Kesehatan Hewan Kurban di Lapak Musiman dan Pasar
"Kami masih menunggu keputusan TAPD," tandasnya.***
