Oleh karena itu, beberapa upaya yang dirasa dapat memberikan solusi dari lemahnya KPK yaitu dengan cara memperkuat strategi mekanisme pemicu (trigger mechanism),sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Membangun strategi komunikasi publik para pemimpin KPK juga merupakan agenda penting. Sebagai penegak hukum, KPK dinilai hanya perlu mengomunikasikan temuan hukum yang sudah tersedia. KPK dirasa masih harus meningkatkan2kerjasama dan pola supervisi dengan lembaga penegak hukum lain, terutama Polri.
Mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh KPK sebagai lembaga anti korupsi satu-satunya di Indonesia, maka ada beberapa hal yang dapat ditiru dari ICAC selaku lembaga anti korupsi dari Negara Hongkong yaitu: Pertama, melalui laporan tahunan dimana ICAC dapat memberikan informasi penting dan relevan tentang kegiatannya kepada publik. Selain memastikan akuntabilitas kepada Parlemen, laporan tahunan ICAC harus memberikan informasi yang komprehensif. Kedua, jumlah pengaduan yang dibuat oleh publik terhadap personel ICAC per tahun dan jumlah putusan kasus yang berkekuatan hukum tetap. Di Hong Kong, kelompok investigasi dan pemantauan internal ICAC juga menyelidiki pelanggaran disiplin staf dan tuduhan korupsi terhadap petugas ICAC dan pengaduan non-pidana terhadap mereka.
Permasalahan korupsi ini tidak akan ada habisnya, maka perlu adanya pengawasan secara kompleks oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh para petinggi di pemerintahan RI. Kemudian juga perlu adanya penanaman integritas yang baik di dalam diri masing-masing personal petinggi negara agar dapat mengurangi kasus korupsi di Negara Indonesia, dan juga masalah kasus korupsi dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.
