Sebab, kata pria kelahiran Sumenep itu, korupsi biasanya terjadi adanya kolaborasi antara penyelenggara negara dengan masyarakat yang membutuhkan.
"Kami tidak bisa menjamin kebebasan, tetapi harapannya sekali lagi, muncul pertama kesadaran, kedua muncul sistem yang membatasi agar supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi," tegasnya.
"Artinya, kalau masih tetap ada praktek tindak pidana korupsi, KPK akan melakukan penindakan misalnya penangkapan, kalau memang ada yang tertangkap basah," timpalnya.
Terkait netralitas Aperatur Sipil Negara (ASN) Ia mengingatkan kepada ASN dilingkungan Pemerintahan Sumenep di Pilkada 2020, ASN harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun.
