SAMPANG, MaduraPost - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang saat ini sedang memproses dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk segera diperdakan. Keduanya yakni, tentang perlindungan, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, yang kedua tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (PPHD).
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sampang Mohammad Faruk saat dimintai keterangan mengatakan, bahwa kedua Raperda inisiatif tersebut saat ini dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk PPHD dengan Biro Hukum Pemprov Jatim dan Kemenkumham Kanwil Jatim.
"Untuk perlindungan, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam kemarin sudah dikonsultasikan dengan Dinas Perikanan Jatim, jadi untuk triwulan pertama ini kami fokuskan pada dua Raperda ini," katanya melalui jaringan selluler pribadinya. Jumat (13/03).
Sedangkan dasar hukum kedua Raperda tersebut yakni Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dan Undang-undang nomor 12 tahun 2011, Undang-undang nomor 15 tahun 2019, Permendagri nomor 80 tahun 2019 tentang produk hukum daerah.
"Setelah dilakukan konsultasi dengan Pemprov Jatim, langkah selanjutnya akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk dirampungkan," tambahnya.
