"Minimal membuat KTP elektronik yang langsung terjun ke desa-desa untuk difasilitasi, untuk mempermudah, serta kasihan bagi usia yang sudah lansia tetapi tidak memiliki KTP," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Nur Hasan selaku ketua Komisi D Bangkalan" class="inline-tag-link">DPRD Bangkalan berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Kabupten (Pemkab) Bangkalan, yakni kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil untuk ditindaklanjuti.
"Terkait guru PNS kita akan berkoordinasi dengan Diknas, jika permasalahan itu bisa merugikan siswa dalam belajar, maka harus ada tindak lanjut," ucapnya.
Sedangkan terkait Dispendukcapil pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, agar dapat melakukan perekaman secara kolektif di desa Daleman kecamatan Galis.
