Menurutnya, sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep saat ini hanya sebatas sosialisasi, teguran lisan dan sanksi kerja sosial. Setelah itu selesai, baru menyusun sanksi administrasi.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Sumenep Desak DKPP Maksimalkan Puskeswan Atasi Gejala PMK Jelang Idul Adha
"Untuk sanksi administrasi berupa uang, sampai detik masih belum ada. Artinya masih dalam pembahasan," katanya, Kamis, (3/9).
