SUMENEP, MaduraPost - Gagasan mengubah nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan mulai mendapat sokongan dari parlemen daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, H. Hosnan, menilai perubahan tersebut layak didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi wilayah kepulauan dalam kebijakan pembangunan.
Hosnan menyampaikan sikap itu setelah mendampingi Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam audiensi dengan Kementerian Perhubungan RI, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas konektivitas dan transportasi laut yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan paling vital bagi warga kepulauan. Selain akses pelayaran, pemerintah daerah juga membawa sejumlah kebutuhan infrastruktur dan pelayanan transportasi laut untuk diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.
Bagi Hosnan, pembahasan nomenklatur tidak semestinya berhenti pada urusan administratif. Ada persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana identitas geografis Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan sangat luas diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan.
“Saya mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi bagaimana karakter kepulauan Sumenep benar-benar mendapatkan pengakuan dan perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional,” tegas Hosnan, Sabtu (22/8).
Ia menyebut kondisi Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan membuat kebutuhan pembangunan tidak bisa dipukul rata. Warga di pulau-pulau menghadapi persoalan tersendiri, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi hingga distribusi kebutuhan pokok.
Karena itu, menurut Hosnan, penyebutan “Kabupaten Sumenep Kepulauan” dapat menjadi penegasan bahwa kawasan kepulauan bukan sekadar bagian geografis, melainkan salah satu penopang penting kehidupan sosial dan ekonomi daerah.
“Kepulauan bukan halaman belakang Sumenep. Kepulauan adalah bagian penting dari wajah Sumenep. Karena itu, nomenklatur ini harus mampu memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kepulauan,” ujarnya.
