Hosnan menilai gagasan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka yang serius. Perubahan nomenklatur, kata dia, membutuhkan kajian yang mampu menjawab aspek administratif, geografis, sosial, ekonomi, sejarah hingga akademis.
Dengan fondasi itu, usulan kepada pemerintah pusat tidak sekadar tampil sebagai aspirasi politik. Pemerintah daerah memiliki pijakan objektif untuk menjelaskan mengapa perubahan nomenklatur diperlukan.
“Kalau kita ingin perubahan nomenklatur ini benar-benar menjadi kebijakan, tentu harus dikawal secara serius. Kajian harus kuat, argumentasi harus jelas dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi,” katanya.
Menurut dia, isu nomenklatur juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan konektivitas antarpulau. Audiensi Pemkab Sumenep dengan Kementerian Perhubungan menjadi salah satu gambaran bahwa kebutuhan masyarakat kepulauan masih berkaitan erat dengan akses transportasi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo turut membahas penguatan akses pelayaran dari kepulauan menuju daratan maupun sebaliknya. Pemkab Sumenep juga menanyakan perkembangan surat terkait rencana perbaikan dan pengembangan Pelabuhan Terebung di Kecamatan Gayam.
Bagi Hosnan, persoalan transportasi laut memiliki efek berantai. Ketika akses pelayaran terganggu, mobilitas warga ikut terhambat. Dampaknya bisa merembet ke aktivitas ekonomi, distribusi barang, pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
“Apa yang kita perjuangkan hari ini harus bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana masyarakat kepulauan mendapatkan pelayanan negara yang setara. Jangan sampai jarak geografis membuat mereka mendapatkan pelayanan yang berbeda,” tegasnya.
Hosnan pun meminta agar wacana perubahan nomenklatur tidak menjadi agenda eksklusif pemerintah maupun satu kelompok politik. Ia mengajak tokoh masyarakat kepulauan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan seluruh anggota DPRD ikut memberikan masukan sekaligus mengawal prosesnya.
“Ini bukan kepentingan satu partai, bukan kepentingan pemerintah daerah semata. Kalau memang orientasinya untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan masyarakat kepulauan, maka ini harus menjadi agenda bersama,” ucapnya.
