Persoalan semakin berkembang ketika pihak RS BHC membawa klaim perdamaian dengan keluarga Dani ke DPRD Sumenep.
Pada Senin, 9 November 2026, Direktur RS BHC dr. Tedjo Wahyu Putranto bersama tim hukumnya bertemu secara tertutup dengan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi dan Moh. Asy'ari Muthhar, di Hotel Myze.
Dalam pertemuan itu, pihak rumah sakit memperlihatkan video yang diklaim berkaitan dengan perdamaian bersama keluarga Dani. Namun, video tersebut hanya diperlihatkan dan tidak diserahkan kepada DPRD Sumenep.
Klaim tersebut sebelumnya dibantah pihak keluarga. Orang tua Dani menyatakan tidak pernah memberikan mandat untuk berdamai dengan rumah sakit.
Pada 8-9 November, Dinkes P2KB Sumenep melalui Moh. Nur Insan juga menyampaikan bahwa rekam medis pasien tidak dapat dibuka sembarangan. Akses terhadap dokumen tersebut dibatasi sesuai ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.
Ia menyebut tim monitoring dan evaluasi telah dibentuk. Namun, hasil pemeriksaannya masih belum tersedia.
Sementara itu, Direktur RS BHC dr. Tedjo Wahyu Putranto belum memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kematian Dani.***
