SUMENEP, MaduraPost - Di tengah menguatnya sorotan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, mengingatkan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi daerah kepulauan tidak boleh luput dari perhatian.
Salah satunya adalah minimnya infrastruktur dasar yang dinilai dapat menghambat efektivitas program tersebut.
Pandangan itu disampaikan Juhairi saat menjadi narasumber dalam Forum Membaca Indonesia yang digelar TIMES Indonesia dengan mengangkat tema “Celah Korupsi di MBG”. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan tantangan nyata yang masih dihadapi masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak dapat disamakan di seluruh daerah karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda.
Bagi Sumenep yang memiliki banyak pulau, kesiapan infrastruktur menjadi aspek yang jauh lebih mendesak dibanding sekadar membahas mekanisme pelaksanaan program.
“Kalau berbicara MBG hari ini, sesungguhnya yang sejak awal kami suarakan adalah soal prasarana. Sebelum program ini hadir, kami sudah mengingatkan bahwa ada sejumlah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, terutama di wilayah kepulauan,” ujar Juhairi, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, ketersediaan listrik menjadi salah satu persoalan utama. Pasalnya, operasional dapur MBG sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil, sementara masih terdapat sejumlah pulau di Sumenep yang belum memperoleh layanan kelistrikan secara memadai.
Juhairi bahkan mencontohkan Pulau Masalembu yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan layanan listrik, meski wilayah tersebut memiliki posisi strategis di kawasan perairan Indonesia.
“Ada pulau yang sampai hari ini negara belum hadir secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan listriknya. Padahal wilayah itu sangat strategis karena berada di tengah perairan Indonesia,” ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan infrastruktur dasar tersedia sebelum mengoptimalkan pelaksanaan MBG.
Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, program berisiko menemui berbagai kendala di lapangan sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi kurang maksimal.
Juhairi juga menilai pembahasan mengenai potensi korupsi dalam MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan anggaran.
Kesiapan daerah, terutama wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur, juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah.
“Potret daerah harus dilihat secara utuh. Karena persoalan yang dihadapi wilayah kepulauan tentu berbeda dengan daerah perkotaan atau wilayah daratan. Kesiapan sarana dasar menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan dan wilayah terluar.
Dengan begitu, pelaksanaan Program MBG dapat berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.***
