SUMENEP, MaduraPost - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih menjadi buah bibir.
Satuan Tugas (Satgas) MBG mengaku mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan akibat lemahnya koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep.
Kondisi tersebut membuat sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan seolah menggantung tanpa kejelasan tindak lanjut. Akibatnya, peran pengawasan yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep, dinilai belum berjalan efektif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Agus Dwi Saputra menjelaskan, bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satgas MBG yang beranggotakan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan P2KB dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Meski demikian, berbagai laporan yang disampaikan kepada pihak BGN melalui jalur koordinasi yang tersedia disebut kerap tidak mendapatkan balasan maupun informasi lanjutan.
"Kami sudah membentuk satgas, rutin menyampaikan temuan di lapangan. Tetapi, jarang sekali ada tindak lanjut atau informasi balik dari pihak BGN," kata Agus, Selasa (23/6).
Menurut Agus, komunikasi antara Satgas MBG, OPD terkait, dan perwakilan BGN sebenarnya telah difasilitasi melalui grup WhatsApp khusus. Namun dalam praktiknya, banyak laporan yang berhenti pada tahap penyampaian tanpa ada kepastian penyelesaian.
Ia menilai situasi tersebut membuat Satgas kesulitan memantau perkembangan penanganan masalah yang ditemukan di lapangan.
Bahkan hingga kini, pihaknya mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai status 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya ditutup sementara.
