NASIONAL, MaduraPost - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan segera bersilaturahmi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyampaikan secara terbuka seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat.
Ia memastikan Kementerian Sosial tidak menutup diri terhadap pengawasan publik, termasuk dari lembaga antirasuah.
"Tentu kami terbuka. Jika ada waktu besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati," kata Gus Ipul di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, pertemuan tersebut penting sebagai ruang evaluasi sebelum memasuki proses pengadaan untuk tahun anggaran 2026. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel dan minim celah penyimpangan.
Gus Ipul juga menegaskan kesiapan Kemensos untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan.
"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," ucap dia.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan Kemensos sebagai sektor utama pelaksana.
Di tengah polemik yang berkembang, Gus Ipul turut meluruskan isu dugaan mark up harga sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang ramai di media sosial. Ia kembali menepis kabar tersebut dan menyebutnya tidak berdasar.
"Itu fitnah, hoaks," kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5/2026), dikutip dari keterangan resmi.
Ia menjelaskan angka Rp700 ribu yang beredar bukanlah harga pembelian sepatu, melainkan pagu anggaran atau batas maksimal yang ditetapkan dalam perencanaan.
Untuk memperjelas, Gus Ipul menampilkan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memperlihatkan dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat.
Dokumentasi tersebut diambil dalam kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.
Ia menegaskan sepatu dalam foto itu merupakan bantuan pribadi dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan bagian dari pengadaan Kemensos.
"Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur," ujarnya.
Gus Ipul menilai tidak tepat jika satu foto sepatu bermerek yang viral dijadikan dasar menilai keseluruhan proses pengadaan. Setiap jenis sepatu, katanya, memiliki fungsi, spesifikasi, serta harga berbeda.
Ia memastikan seluruh tahapan pengadaan telah mengikuti aturan yang berlaku melalui mekanisme transparan dan kompetitif, dengan prinsip penawaran terbaik sesuai spesifikasi sebagai acuan penetapan pemenang.
Ia mengingatkan agar informasi dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap jalannya program.***
