"Kami menerima aspirasi dari beberapa tokoh, khususnya tokoh dari 17 desa di Kabupaten Pamekasan yang saat ini dijabat oleh Pj Kepala Desa, Mereka ingin agar Pilkades Ditunda hingga tahun 2027," Jelas Khairul kalam selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pamekasan Bidang Hubungan Pemerintahan.
"Masyarakat Kabupaten Pamekasan baru selesai menggelar Pemilu dan Pilkada, Masyarakat yang kemaren sempat tegang karena perbedaan politik sekarang sudah mulai rukun, jangan dibenturkan lagi dengan politik desa yang bisa membuat suasana perpecahan semakin parah," Pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pelaksanaan pilkades di 17 desa di Kabupaten Pamekasan. Anggaran tersebut menurut Pj Bupati Pamekasan sebagai antisipasi jika ada instruksi mendadak untuk melaksanakan pilkades serentak.
Terdapat 17 desa di Pamekasan yang belum memiliki kepala desa (kades) definitif. Saat ini masih dipimpin penjabat (Pj) kades dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Jika moratoriumnya tidak dicabut, pilkades berpotensi digelar di tahun 2027.
