“Kami akan mengadakan pelatihan dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang pentingnya menjalankan tugas dengan integritas. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan DPRD yang transparan dan akuntabel,” ujar Alumni Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.
Selain itu, BK DPRD Pamekasan juga siap menangani laporan pelanggaran kode etik yang masuk.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi. Jika ada yang melihat pelanggaran etika oleh anggota dewan, laporkan kepada kami. Kami akan melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang sesuai,” tegas politisi asal Pantai Utara ini.
Ra Fikri menambahkan bahwa pihaknya juga akan bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan akuntabilitas anggota DPRD.
