“Kami punya bukti bahwa aparat tidak netral. Mereka lebih berpihak ke penguasa daerah,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Hartono membantah tudingan tersebut. Ia menyebut massa aksi justru memaksa masuk ke area kantor DPRD dan melempari petugas dengan batu.
“Mereka meminta orasi di dalam halaman dewan, itu tidak masuk akal. Di mana pun tidak ada demo di dalam halaman kantor pemerintahan,” ujar Hartono, dikutip dari kabarmadura.id.
Hartono berdalih tembakan gas air mata dilakukan setelah situasi tidak terkendali. “Kami dilempari batu dari depan dan samping. Kami sudah sabar, tapi kalau aparat diserang, kami harus membubarkan massa,” ujarnya.
Kericuhan itu menambah panjang daftar ketegangan antara warga desa dan pemerintah daerah. Warga kecewa karena Pemerintah Kabupaten Sampang kembali menunda pelaksanaan Pilkades hingga 2028, setelah sebelumnya juga menunda pada 2021 dengan janji akan digelar pada 2025.
Bagi aktivis dan masyarakat desa, penundaan itu bukan sekadar soal waktu, tapi soal hak demokrasi yang terus dirampas.
“Jika rakyat dilarang bersuara, lalu untuk siapa aparat dan pemerintah bekerja?” ujar Sukardi dengan nada getir.
