Kemudian, soal ketersediaan data. Menurutnya, data lokasi di mana orang miskin di Sumenep tinggal amburadul alias tidak bisa ditentukan dimana ia berada. Dengan begitu, tak ada lagi istilah ada bantuan kemiskinan yang salah sasaran.
"Di mana mereka sebenarnya berada. Itu kadang sulit diidentifikasi. Selama ini kita hanya berpedoman sama data BPS. Seharusnya Pemkab punya tim khusus untuk mengidentifikasi di mana tepatnya orang miskin itu berada. Bukan bekerja di bawah meja," terangnya.
"Selama ini ketika ada bantuan selalu ramai di bawah. Kenapa? karena datanya tak valid. Jangan heran jika orang kaya juga menikmati bantuan itu. Buktinya, seperti penyaluran BST dll. Dan kita tidak mau, hanya karena ingin dapat program data kemiskinan dimanipulasi," timpalnya.
