Selain itu, Paketan yang diterima masyarakat di setiap desa bervariatif dan tidak sampai harga Rp 200.000.
"Ada sebagian Masyarakat di suatu desa hanya dikasih beras 10 Kg dan telur 2 Kg, Jadi paketannya cuma itu, Bahkan berasnya bukan premium," Lanjut Khairul.
Baca Juga:Politisi Demokrat Sentil Bupati Sampang Terkait Rencana Penundaan Pilkades Hingga Tahun 2025
Lebih parah lagi, Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang semestinya dipegang oleh KPM, ternyata dikoordinir oleh oknum pemerintah desa.
"Jadi agen E-warung itu rata rata dikendalikan oleh oknum pemerintah desa, bahkan ada desa yang pencairannya tiga bulan sekali. KPM hanya dikasih beras 10 Kg dan Telur 1 Kg" Imbuhnya.
