"Bahkan, pemasangan jalur kabel sudah dimulai tahun 2019. namun hingga saat ini, Desa Tumbayangan dan desa Cangkaraman belum teraliri listrik," urainya.
Menurut Rahman, masyarakat setempat semakin resah terhadap kebijakan PLN. Disamping itu, fasilitas volume kilometer diakui Rahman, masyarakat malah dipaksa untuk memilih kilometer 1300 VA dengan regestrasi online.
"Ini memberatkan masyarakat. PT PLN ULP Kangean memberikan harga sebesar 4 juta untuk harga kilometer. Padahal kan di laman registrasi online tersedia yang 450 VA, ini jelas ULP Kangean main-main memberikan harga yang mahal kepada masyarakat," ulasnya.
Terpisah, anggota DPRD Sumenep, Abu Hasan mengatakan, akan mendukung upaya mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khusus mayarakat kepulauan.
