Dalam pelaksanaannya, proses tersebut juga melibatkan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun tiga Raperda yang telah disepakati bersama meliputi: pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pasar Modern; dan ketiga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Wira Usaha Sumekar.

Baca Juga:Ini Kata Presidium MD KAHMI Sumenep Akis Jasuli di Pelantikan MD KAHMI dan FORHATI

Setelah melewati seluruh tahapan sesuai regulasi yang berlaku, Raperda tersebut yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur akan kembali disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh nomor registrasi.

Tahap berikutnya, regulasi tersebut akan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Baca Juga:Sah! Perubahan APBD Sumenep Tahun 2023 Ketok Palu, Berikut Formasi Anggaran dan Akumulasi Kenaikan