Sinkronisasi ini dinilai penting agar setiap program yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan tepat menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa percepatan ini berkaitan erat dengan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak konkret.
“Langkah percepatan ini juga berkaitan dengan skema penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah ingin memastikan setiap alokasi anggaran memberi dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Inung menambahkan, perencanaan yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu meminimalkan berbagai potensi kendala, mulai dari dampak perubahan iklim hingga ketidakstabilan pasokan pangan.
Dengan strategi yang matang, pemerintah optimistis sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional pada 2026 mendatang.***
