Sementara itu, Komisi IV DPRD Sumenep menyoroti dampak langsung proyek bermasalah tersebut terhadap kegiatan belajar mengajar.

Anggota Komisi IV, Samie’oddien, menuturkan, bahwa sisa material bangunan jelas mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Baca Juga:Dinkes P2KB Sumenep Instruksikan Puskesmas Cegah Mpox

“Kalau masih ada limbah bangunan, pasti itu menjadi kendala KBM,” ujarnya.

Samie’oddien menilai, dengan anggaran sebesar Rp137.200.000, hasil rehabilitasi sekolah seharusnya bisa lebih maksimal jika dilakukan secara swakelola.

Baca Juga:Pemerintah Desa Rek Kerrek Salurkan BLT-DD Tahap II Kepada Warga Terdampak Covid19

“Kalau diswakelolakan, saya yakin hasilnya lebih bagus. Secara kualitas dan pemanfaatan anggaran bisa lebih maksimal,” katanya.