Menurutnya, korupsi dalam penggunaan anggaran publik tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada keberhasilan program pembangunan.
Oleh karena itu, pemuda kepulauan ini mendesak penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
“Tegakkan hukum kepada siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai aturan yang berlaku, dan jangan dibeda-bedakan,” tegasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran demi keberlangsungan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
