Pemerintah memutus kurang lebih dari semua kebutuhan Pilkada senilai Rp 90 miliar. Dana itu tidak hanya untuk KPU. Namun, juga untuk beberapa lembaga lain yang akan turut serta dalam pelaksanaan Pilkada.
"Seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pengamanan dari kepolisian dan TNI. Kita juga masih akan koordinasi dengan KPU provinsi. Karena ini Pilkada serentak. Siapa tahu ada bantuan dari provinsi,” ujar Edy Rasyiadi, Jumat 10 Januari 2020.
Akan tetapi, sambung Edy, anggaran Rp 90 miliar yang sudah di-plotting untuk pesta demokrasi itu belum final. Masih dilakukan pembahasan dengan banggar dewan. Sementara rincian kebutuhan pengaman Pilkada kurang lebih Rp 6 miliar.
Anggaran tersebut telah selesai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Sumenep dengan Kodim 0827 dan Polres Sumenep beberapa Minggu lalu.
