Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Madura Demo DPRD Pamekasan

  • Bagikan
Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Madura Menggugat saat menggelar demo di depan Kantor DPRD Pamekasan (Mohammad Munir/MaduraPost)

PAMEKASAN, MaduraPost – Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Madura Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur (28/10/2021).

Dalam aksinya, mereka menuntut agar Presiden RI (Joko Widodo – Ma’ruf Amin) mundur dari jabatannya, menuntut persoalan Garam di Madura dan meminta Pemerintah stop impor Garam serta menuntut agar kasus hukum di Indonesia diselesaikan supaya masyarakat tidak menilai miring terhadap Presiden RI.

Kemudian mereka juga meminta agar Pemerintah Pusat mengedukasi masyarakat dengan baik perihal vaksinasi, meminta Pemerintah Pusat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan hidupkan ekonomi masyarakat serta meminta agar Pemerintah memperbaiki birokrasi demokrasi di Indonesia.

Dan dalam aksinya juga, mereka meminta Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Pamekasan supaya proses eksplorasi prihal Migas harus mengutamakan kepentingan masyarakat setempat terutama masyarakat yang terdampak bukan kepentingan K3S.

Serta meminta Pemkab Pamekasan perihal Migas tersebut supaya dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat baik bantuan itu berupa CSR atau bantuan-bantuan yang lain harus diberikan 100% dan harus langsung diberikan dan dikelola oleh masyarakat tanpa pihak ketiga.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Pamekasan Minta Polres Serius Tangani Kasus Penghinaan Terhadap KH.Muddatstsir

Sehingga kata mereka dalam aksinya, total 100% dari setiap pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak tersebut, 30% diperuntukan untuk Pendidikan dengan memberikan biasiswa full kepada Mahasiswa jurusan perminyakan serta kata mereka dalam pemberian DBH Migas untuk masyarakat dapat dinaikan 10% dari total sebelumnya.

Menurut Basri (Korlap aksi) dalam orasinya menyampaikan, bahwa aksinya itu berangkat dari kegelisahan masyarakat yang pada umumnya berkaitan dengan persoalan Garam di Madura yang pembahasannya tidak ada ujungnya, yang pasti hal itu kami menilai sebagai polemik yang tidak akan usai. Karena Garam Madura itu sebut dia, adalah merupakan mata pencarian ekonomi masyarakat sebagai penyambung hidup.

“Maka regulasinya itu tentu harus berpihak kepada masyarakat. Akan tetapi ternyata Pemerintah belum juga bisa mendorong kepastian yang jelas, belum lagi soal harga yang dominannya juga tak tentu berpihak kepada petani garam,” katanya.

BACA JUGA :  Program BPNT di Kecamatan Kadur Tidak Kunjung Usai, Alpart Kembali Demo DPRD Pamekasan

Bahkan pihaknya menilai, kalau penyerapan garam lokal khususnya di wilayah Madura hingga saat ini belum sesuai dengan harapan petani garam. Pemerintah mestinya hadir sebagai komponen sebut dia, yang bisa membantu masyarakat agar keadialan sosial bagi seluruh rakyat indonesia terjamin betul.

“Pertanyaanya kami adalah dikemanakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggunkan ke perbankan yang jumlahnya sekitar 14 Miliar oleh PT Garam. Saya menilai, kebijakan PT. Garam itu kesannya ada yang janggal karena dana miliaran rupiah tersebut masih buram,” pungkas Basri dalam orasinya.

Belum lagi, urai Basri, bicara soal sektor ekonomi masyarakat secara umum, lahan pekerjaan yang tidak jelas sehingga dengan adanya Covid-19 pihaknya menduga kalau Pemerintah belum mampu hadir memberikan solusi yang kemudian banyak pekerja pabrik disetiap wilayah di PHK.

BACA JUGA :  Gagal Mediasi, AMPP Pasang Jemuran Bra di Halaman DPRD Pamekasan 

“Tidak hanya itu, di dua tahun kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin ini banyak persoalan hukum yang tidak jelas, misalnya kasus penembakan Pengawal Habib Riziq, belum lagi soal kasus hukum yang lain, seperti di daerah-daerah tertentu,” urainya.

Sementara Korlap aksi yang lain Arman (akrab disapa) mengatakan, bahwa dalam kondisi Covid-19 ini, Pemerintah juga belum mampu mengidukasi masyarakat khususnya masyarakat Pamekasan dengan adanya upaya pemaksaan penyekatan beberapa waktu yang lalu.

“Sehingga hal itu timbul penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Kemudian berkaitan dengan hukum tidak bisa dipungkiri kejadian yang dialami oleh Mahasiswa di Banten yang pada saat itu melaksanakan aksi memperingati HUT Kabupaten Tanggerang,” teriaknya.

Disitu secara jelas kata Arman, Mahasiswa dibanting secara gamblang, diperlakukan tidak manusiawi oleh Oknum Polisi yang punya akal sehat.

“Maka kami selaku Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Madura Menggugat menuntut agar Presiden RI Jokowi – Ma’ruf turun dari jabatannya,” teriaknya.

  • Bagikan