SUMENEP, MaduraPost – Di tengah bentang laut yang memisahkan Pulau Masalembu dari daratan utama, asa warga untuk menikmati listrik negara tak pernah padam.
Meski infrastruktur terbatas dan akses geografis menantang, perjuangan menghadirkan aliran listrik terus digerakkan tanpa henti.
Pulau Masalembu yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sejatinya memiliki posisi strategis di jalur pelayaran nasional serta potensi besar di sektor kelautan dan perikanan.
Namun hingga kini, pulau tersebut masih tercatat sebagai satu-satunya wilayah di Jawa Timur yang belum sepenuhnya teraliri listrik dari PT PLN (Persero). Kondisi ini berdampak langsung pada geliat ekonomi dan kualitas hidup masyarakat setempat.
Upaya menghadirkan listrik itu konsisten diperjuangkan Ahmad Juhairi, anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Masalembu. Ia menegaskan, kebutuhan listrik bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut hak dasar warga.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Listrik adalah kebutuhan dasar. Sudah terlalu lama masyarakat Masalembu hidup dalam keterbatasan,” kata Ahmad Juhairi dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).
Sejak 2019, berbagai langkah telah ditempuh. Mulai dari audiensi dengan Dinas ESDM Jawa Timur, komunikasi dengan PT PLN (Persero), hingga membawa persoalan ini ke forum bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Hasilnya, pada awal 2020 lebih dari 1.300 tiang listrik berhasil dikirim dan dipasang di Masalembu sebagai penanda dimulainya pembangunan jaringan.
“Lebih dari 1.300 tiang listrik sudah berdiri. Itu bukti bahwa perjuangan ini bukan wacana. Tapi tanpa pembangkit, semua itu belum memberi manfaat penuh bagi masyarakat,” ujarnya tegas.
Langkah advokasi itu berlanjut. Pada Senin, 23 Februari 2026, Ahmad Juhairi bersama Ketua SNNU Masalembu Jailani serta perwakilan nelayan melakukan audiensi langsung ke Kementerian Ketenagalistrikan Republik Indonesia.
Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan masyarakat dalam mengawal proyek ini hingga tingkat pusat.
Meski demikian, realisasi pembangunan pembangkit listrik masih menemui hambatan utama, yakni ketersediaan lahan untuk lokasi pembangkit.
“Persoalan lahan ini menjadi kunci. Tanpa itu, percepatan pembangunan listrik di Masalembu akan terus tertunda,” ungkap Ahmad Juhairi.
Untuk mengurai kebuntuan, Ahmad Juhairi juga membuka komunikasi dengan pihak swasta. Bersama masyarakat, ia mengajukan permohonan dukungan kepada PT Elnusa Tbk agar turut membantu penyediaan lahan bagi pembangunan pembangkit listrik.
Dalam pertemuan yang dipimpin Manager Property Development PT Elnusa Tbk, Raditya Yudha Perwira, perusahaan tersebut menyatakan respons positif dan siap menjajaki komunikasi lanjutan.
“Sangat memberikan peluang. Selanjutnya pihak Elnusa akan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” demikian pernyataan dari pihak Elnusa.
Bagi warga Masalembu, kabar tersebut menjadi secercah harapan baru. Listrik bukan sekadar penerangan, melainkan fondasi bagi kemajuan sektor perikanan, aktivitas pelayaran, hingga pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ini bukan hanya soal terang di malam hari. Ini tentang masa depan masyarakat Masalembu tentang ekonomi, perikanan, dan kehidupan yang lebih layak,” pungkasnya.
Rangkaian rapat koordinasi sepanjang 2025 hingga 2026 pun menegaskan bahwa percepatan proyek sangat bergantung pada penyelesaian persoalan lahan. Tanpa solusi konkret, target penyalaan listrik berpotensi kembali tertunda.
Perjuangan panjang itu kini memasuki fase krusial. Dukungan lintas sektor mulai terbangun, komunikasi semakin intensif, dan harapan semakin mendekati kenyataan.
Bagi masyarakat Masalembu, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan simbol masa depan yang telah lama dinantikan.***
