SUMENEP, MaduraPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengusulkan pembangunan Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di Kepulauan Masalembu.
Usulan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat, terutama nelayan yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Usulan itu disampaikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui surat bernomor 200.1.3.1/5/401/2026 yang diterbitkan pada 31 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Jakarta.
Dalam surat itu, Pemkab Sumenep menyebut keberadaan Pos TNI AL di Masalembu dibutuhkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah maritim Indonesia.
Selain itu, pos tersebut diharapkan mampu meningkatkan keamanan, ketertiban, serta keselamatan di wilayah perairan utara Jawa Timur, khususnya Kepulauan Masalembu.
Masalembu memiliki posisi geografis yang strategis. Kawasan kepulauan tersebut berada di jalur perairan yang menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), salah satu jalur pelayaran yang memiliki lalu lintas cukup penting.
Tak hanya menjadi lintasan kapal, perairan Masalembu juga menyimpan potensi perikanan yang besar dan menjadi bagian dari jalur perdagangan. Kondisi itu membuat penguatan pengawasan dan keamanan laut dinilai semakin diperlukan.
Dalam usulan tersebut, keberadaan Pos TNI AL nantinya diharapkan dapat mendukung sejumlah tugas, mulai dari intelijen maritim, operasi keamanan laut, penanganan kondisi darurat, penegakan hukum di laut hingga pembinaan potensi maritim.
Anggota DPRD Sumenep dari Komisi I, Ahmad Juhairi, menyambut positif langkah Bupati Sumenep tersebut.
Politikus yang juga berasal dari Kepulauan Masalembu itu menilai pembangunan Pos TNI AL merupakan kebutuhan yang sudah lama diharapkan masyarakat setempat.
"Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa dan ucapan terima kasih atas diterbitkannya surat permohonan usulan pembangunan Pos TNI Angkatan Laut di Kepulauan Masalembu oleh Bupati Sumenep," kata Juhairi, Selasa (1/9).
Menurutnya, kehadiran institusi negara yang memiliki tugas menjaga keamanan wilayah laut sangat dibutuhkan masyarakat Masalembu, terutama para nelayan.
Harapan tersebut, kata dia, tidak muncul tanpa alasan. Masyarakat kepulauan selama ini menghadapi berbagai persoalan di wilayah perairan, termasuk aktivitas kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang dinilai dapat merusak ekosistem laut.
Di sisi lain, kecelakaan laut juga menjadi persoalan yang kerap terjadi di sekitar wilayah Kepulauan Masalembu. Karena itu, keberadaan Pos TNI AL dinilai dapat memperkuat respons terhadap berbagai situasi darurat sekaligus meningkatkan pengawasan aktivitas di laut.
"Keberadaan Pos TNI Angkatan Laut ini merupakan salah satu institusi negara yang sangat diharapkan oleh masyarakat Masalembu, khususnya masyarakat nelayan," ujarnya.
Juhairi berharap usulan yang telah disampaikan Pemkab Sumenep tersebut mendapat respons positif dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan pihak terkait.
Ia juga berharap proses pembangunan tidak berhenti pada surat usulan, tetapi dapat berlanjut hingga terealisasi sehingga masyarakat Masalembu memperoleh dukungan keamanan dan keselamatan yang lebih kuat saat beraktivitas di laut.
"Saya berharap semoga permohonan usulan pembangunan Pos TNI Angkatan Laut ini dapat segera mendapatkan respons positif dari Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia dan pihak terkait lainnya," katanya.
Dengan posisi Masalembu yang strategis sekaligus menjadi kawasan dengan aktivitas pelayaran dan perikanan, pembangunan Pos TNI AL diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan kehadiran negara di wilayah kepulauan Sumenep.***
