SUMENEP, MaduraPost - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI Jawa Timur, Said Abdullah, mengalokasikan seluruh dana resesnya untuk membiayai program renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura.
Program tersebut mulai dijalankan pada Rabu (22/7/2026). Pantuan renovasi rumah itu menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang tersebar di 19 dusun pada lima desa di Kecamatan Talango.
Wilayah penerima manfaat meliputi Dusun Onggan Padike, Jate Laok, Tanjung Alang, Jate Daya, Lembana, Galise Daya, Galise Laok, Sakola'an, Masjid, Baru, Gedungan, Guntong, Pesisir, Jeruk Porot, Sarotak, Ellong, Andun, hingga Jamaleng.
Menurut Said, penggunaan dana reses untuk program tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat sekaligus wujud keterbukaan sebagai wakil rakyat.
"Program renovasi rumah dari uang reses DPR saya salurkan kepada lima desa di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Penyampaian ini sekaligus sebagai bentuk pelaporan saya kepada publik sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik sebagai anggota DPR," ujar Said, Rabu (22/7).
Ketua Banggar DPR RI itu menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya sebatas pangan dan sandang, tetapi juga tempat tinggal yang layak. Rumah, kata dia, menjadi ruang penting bagi setiap keluarga untuk menjalani kehidupan dan membangun masa depan.
"Salah satu kebutuhan penting itu adalah rumah sebagai tempat tinggal, tempat setiap keluarga menorehkan sejarah dan mengukir harapan. Sayangnya, tidak semua rumah tangga bisa mendambakan, sementara yang sudah memiliki rumah sebagiannya harus menerima keadaan rumahnya tidak layak huni. Semuanya terjadi karena keterbatasan ekonomi," paparnya.
Said juga mengungkapkan, bahwa persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Ia menyebut backlog perumahan masih mencapai sekitar 15 juta unit, sementara jumlah rumah yang tergolong tidak layak huni bahkan lebih tinggi.
"Sementara rakyat yang sudah memiliki rumah namun dikategorikan tidak layak huni jumlahnya juga lebih tinggi. Data rumah tak layak huni secara nasional mencapai 43,3 juta rumah tangga. Di Madura sendiri, merujuk data BPS rumah layak huni hanya mencapai 71 persen. Artinya ada 29 persen rumah warga Madura tidak layak huni. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang rata rata rumah layak huni mencapai 80 persen," katanya Said memaparkan.
Bantuan biaya renovasi rumah tersebut diserahkan secara simbolis kepada para penerima manfaat di Pulau Talango. Seluruh penerima sebelumnya telah melalui proses pendataan dan verifikasi lapangan.
Said menegaskan, kebijakan mengalokasikan seluruh dana reses untuk program bedah rumah merupakan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Madura yang masih hidup dalam kondisi hunian tidak layak.
"Atas dasar itulah, sebagai bagian dari penyelenggara negara, dan diberikan amanah oleh rakyat di Madura menjalankan tugas kedewanan, sudah sepatutnya untuk ikut terlibat dalam agenda agenda memberdayakan warga memperbaiki rumahnya agar lebih layak. Oleh sebab itu, pada reses periode ini, saya menyalurkan sepenuhnya uang reses untuk membantu warga di Sumenep memperbaiki rumah mereka," kata Said.
Ia menjelaskan, bantuan diprioritaskan bagi warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 3 atau kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.
Selain itu, tim lapangan juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah sebelum bantuan diberikan, termasuk melakukan pemantauan setelah proses renovasi berjalan.
"Warga yang menerima bantuan perbaikan rumah rata rata berada dalam rentang desil 1 sampai 3, yakni golongan masyarakat yang oleh pemerintah di kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Selain itu, tim lapangan kami juga melakukan verifikasi fisik, atas kelayakan yang bersangkutan menerima bantuan perbaikan rumah. Setelah menerima bantuan tunai untuk perbaikan rumah, kami juga menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dalam melihat warga memperbaiki rumahnya," pungkas Said.***
