Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga Masalembu tidak hanya sebatas infrastruktur yang tertinggal, tetapi juga buruknya sistem pemerintahan di daerah tersebut.
Sebagai perwakilan bupati di kecamatan, camat seharusnya memastikan seluruh lembaga pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Jangan sampai masyarakat kesulitan mengurus dokumen atau keperluan lainnya hanya karena pejabatnya berada di luar daerah atau kantor pemerintahan tidak buka meski sudah jam kerja," katanya.
Ia menegaskan, bahwa Sumenep" class="inline-tag-link">Bupati Sumenep harus bersikap tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
"Pejabat yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, dan tidak patuh terhadap aturan lebih baik diberhentikan saja," tegasnya.
