"Kami kira Pak Camat ada karena kemarin ada kapal dari Surabaya. Ternyata sudah berbulan-bulan beliau juga hilang," tegasnya.
"Penderitaan kami sudah lengkap. Pelayanan buruk, fasilitas tidak berkembang, dan pejabat hanya menikmati anggaran tanpa benar-benar bekerja untuk rakyat," keluhnya lebih lanjut.
Mereka khawatir ketidakhadiran para pejabat ini berimbas pada pengelolaan anggaran desa.
"Kami meminta KPK, BPK, dan Inspektorat turun tangan untuk mengaudit anggaran desa di Kecamatan Masalembu. Jangan sampai Dana Desa ikut hilang bersama pejabatnya," tegasnya.
