Larangan itu diduga dilakukan oleh petugas yang mengaku sebagai penjaga proyek.
Transparansi Proyek
Juhairi menekankan, bahwa proyek senilai lebih dari Rp100 miliar ini harus dijalankan secara transparan. Ia mendesak Dinas PUTR dan kontraktor untuk terbuka terhadap masyarakat terkait perkembangan proyek.
"Publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan ini. Keterbukaan adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah," kata dia menegaskan.
