Daerah  

Kades Banyubulu Proppo Tepis Tuduhan Lakukan Intimidasi Saat Penyaluran BPNT oleh Salah Satu Media

Avatar
Screenshot isi pemberitaan dari salah satu Media dan Kades Banyubulu Proppo H. Sukarto (Mohammad Munir).

PAMEKASAN, MaduraPost – Menanggapi adanya pemberitaan di Media JURNALPOLISI.CO.ID pada (10/3) dengan judul “Demi Meraup Keuntungan Oknum Perangkat Desa Mengambil Paksa Dari Tangan Penerima (KPM) Dan Dikumpulkan Di Dalam Kardus Di Desa Banyubulu Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan” Kepala Desa (Kades) setempat H. Sukarto dan beberapa pihak angkat bicara.

Menurut H. Sukarto (Kades Banyubulu, red) mengatakan, kalau penyaluran BPNT di Desanya itu sudah sesuai dengan aturan seperti yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari dan Maret tahun 2022.

“Dalam penyalurannya (BPNT) itu tidak ada istilah intimidasi atau pemaksaan, tidak ada Perangkat Desa yang megintimidasi dan memaksa KPM untuk membeli sembako yang disediakan, artinya tidak ada tindakan seperti yang diberitakan oleh Media tersebut, semuanya sudah sesuai juknis yang ada,” jelasnya, Senin (15/3/2022).

BACA JUGA :  Camat Dungkek Diduga Intervensi Perangkat Desa, Begini Kata DPMD Sumenep

Hanya saja, kata H. Sukarto, pihaknya memang menyarankan atau menghimbau kepada KPM di desanya supaya uang tunai 600rb itu dibelanjakan jenis sembako dimana saja seperti yang diatur dalam peraturan itu.

“Memang Komunitas disini pada saat itu menyediakan sembako dengan tujuan barang kali ada KPM yang membelinya, tidak beli juga tidak apa-apa, tapi ternyata Alhamdulillah para KPM di Desa membelinya (sembako), dan yang jelas tidak ada unsur pemaksaan atau Intimidasi,” tuturnya.

H. Sukarto juga menjelaskan, kalau KPM-nya itu memang rata-rata membelanjakan uangnya kurang lebih 400rb dari 600rb yang di dapat dan memang semua uangnya (KPM, red) itu kata dia, diletakkan di Kardus supaya teratur dan tidak ada yang hilang.

BACA JUGA :  Kota Sumenep Sumbang 3 Pasien Covid-19

“Tidak unsur dan indikasi yang lain. Sekali lagi kami tegaskan, penyaluran BPNT di Desa kami itu sesuai juknis atau peraturan yang ada, dan kami pastikan tidak ada Perangkat Desa kami yang melakukan pemaksaan atau intimidasi tersebut,” pungkasnya.

Menegaskan apa yang disampaikan oleh Kades Banyubulu tersebut, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Proppo Syarif juga menyatakan, kalau penyaluran BPNT di Desa itu sudah sesuai dengan juknis yang ada.

“Intinya, dalam pelaksanaannya itu (penyaluran BPNT di Desa Banyubulu, red) tidak ada istilah pemaksaan atau intimidasi,” katanya.

Karena dalam juknis itu sudah dijelaskan, ucap Syarif, bahwasanya uang dari bantuan yang saat ini disebut juga sebagai bantuan program sembako yang diterima oleh KPM itu bebas dibelanjakan dimana saja yang penting harus dibelanjakan komponen pangan yang telah ditentukan.

BACA JUGA :  Kasus Ujaran Kebencian, Persatuan Alumni Minta Ketua PN Pamekasan Gelar Sidang Terbuka

“Nah, seperti yang dilakukan oleh banyak Komunitas termasuk di Banyubulu itu, tak lain bertujuan hanya ingin mempermudah para KPM dalam membelanjakan uangnya itu, tidak ada hal lain,” tukasnya.

Sementara itu, pada (14/3) kemaren, sejumlah penerima bantuan di Desa itu saat ditemui dan dihubungi oleh Pewarta Media ini rata-rata mengatakan, sangat bersyukur kepada Allah Swt dan terima kasih banyak kepada Pemerintah khususnya Pemdes setempat atas bantuan yang hingga kini masih diberikan dan diterima sesuai kebutuhannya (sejumlah KPM di Banyubulu, red)