 |
| Foto : Dok Beritama.id |
BERITAMA.ID, SAMPANG – Pemerintah kabupaten (pemkab) Sampang akan melakukan perampingan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkab.
Diantara OPD yang akan digabung ialah Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dengan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) masuk ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin), dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) menjadi satu dengan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi mengatakan, perampingan OPD bukan bertujuan untuk mengurangi program yang dijalankan pemkab, melainkan lebih kepada peningkatan kinerja OPD tersebut.
“Perampingan OPD sudah dibahas di tingkat eksekutif maupun legislatif,” terang Slamet Junaidi kepada Madurapost.co.id, Sabtu (21/12/19).
Dikatakan, pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perangkat daerah sudah diparipurnakan dan dibahas di tingkat DPRD untuk kemudian disahka menjadi Perda perangkat daerah.
Dengan merampingkan atau menggabungkan OPD, Pemkab bisa menghemat anggaran Rp 3 – 5 miliar per satu tahun anggaran, Sehingga anggaran itu bisa dialihkan ke program lain yang bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat.
“Perampingan OPD untuk kinerja efektif dan efisiensi anggaran,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan, kebijakan pemkab tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat untuk meminimalisir adanya tumpang tindih program yang dijalankan dinas yang selama ini hanya menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Perampingan OPD ini juga menjadi visi misi dari Bupati H. Slamet Junaidi dan wakil bupati (Wabup) H. Abdullah Hidayat yakni reformasi birokrasi menuju Sampang Hebat Bermartabat,” ucapnya.
Namun yang menjadi konsen bupati selanjutnya, ialah bagaimana program kerja dan penganggaran bisa betul-betul menyentuh terhadap kebutuhan dan kepetingan masyarakat. Terutama dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin Sampang bisa bersaing dan sejajar dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur,” pungkasnya. (Red-Zainal)
