Dalam Setahun, Proyek Jaringan Irigasi di Desa Lemper Dapat Dua Kali Anggaran

  • Bagikan
Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Lemper Kec. Pademawu saat sedang dikerjakan (Mohammad Munir)

PAMEKASAN, MaduraPost – Besaran dana yang digelontorkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN) dalam setiap tahunnya begitu fantastis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun tidak demikian dengan realisasi dana dari APBD Kabupaten Pamekasan T.a 2021 yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, dimana pada realisasinya kini banyak diduga hanya dijadikan kesempatan oleh beberapa pihak dan pembuat komitmen dalam memperkaya dirinya sendiri.

Hal itu terbukti dengan adanya realisasi Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi D.I Desa Lemper Kec. Pademawu yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemekasan yang saat ini menuai polemik dari beberapa kalangan masyarakat.

BACA JUGA :  Realisasi Proyek Pengeboran di Rekkerrek Disinyalir Gagal Konstruksi

Sebab, baru pada tahun 2020 lalu Jaringan Irigasi tersebut selesai dikerjakan oleh CV. AZZAHRA dengan jumlah anggaran sebesar Rp 200 juta, kini dibongkar dan dikerjakan oleh CV. Putra Utama dengan jumlah anggaran sebesar Rp 199.999.885,00.

Selain itu, dalam pelaksanaannya pihak CV. Putra Utama diduga sengaja melabrak UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebab di lokasi proyek yang saat ini sedang dikerjakannya tersebut tidak memampangkan papan informasi.

BACA JUGA :  Jelang Lebaran 2021, Destinasi Wisata di Sumenep Belum Ada Izin Dibuka

“Ini miris banget, masak baru di tahun 2020 lalu selesai dikerjakan, sekarang malah dibongkar dan dikerjakan lagi, itu kan buang-buang anggaran dan merugikan negara namanya,” kata Ach. Safrawi selaku Ketua Tim PKN RI Pamekasan, Jum’at (1/10/2021).

Ach. Safrawi menegaskan, kalau dirinya sangat mengetahui pembangunan yang sebelumnya yang telah selesai dikerjakan pada tahun lalu itu. Ia menyebutkan ada yang tidak beres yang dilakukan oleh Dinas selaku penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan proyek tersebut.

BACA JUGA :  Proyek Asal Jadi di Desa Palesanggar Tanpa Izin Kepala Desa

“Karena dokumennya masih lengkap. Maka saya pastikan akan tindaklanjuti pelaksanaan proyek itu, karena saya mengindikasikan banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air Dinas PUPR Pamekasan Ika Yulia Rakhmawati, karena dihubungi via WhatsApp-nya tidak ada direspon.

  • Bagikan