SUMENEP, MaduraPost – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dihelat pada 8 Juli mendatang di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur seolah semakin mendidih.
Gejolak politik dikalangan masyarakat Sumenep ini dilatarbelakangi banyaknya persoalan Pilkades yang menjadi tradisi. Seperti yang terjadi di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan. Lazimnya, dalam pemilihan calon kepala desa di setiap daerah, para calon kades (Cakades) didominasi dari putra daerah setempat.
Namun, hal itu tidak berlaku sepenuhnya di Desa Larangan Perreng. Sebab, dari enam orang Cakades, empat orang diantaranya berasal dari luar daerah. Sehingga, kondisi itu menyulut emosi kalangan pemuda desa setempat.
Tokoh muda Desa Larangan Perreng M. Ridwan mengaku, pihaknya sangat kecewa dengan keberadaan bursa pencalonan kepala desa tempat ia lahir. Sebab, para Cakadesnya kebanyakan impor dari luar.
Dia menduga, adanya empat orang Cakades dari luar daerah memang disengaja alias didalangi oleh oknum. Supaya, Cakades yang diinginkan masyarakat gugur di penyaringan skoring.
“Kalau memang hanya untuk skoring kenapa harus mendatangkan dari luar daerah,” ujarnya kecewa, Kamis (27/5).
Pihaknya menambahkan, kesengajaan melebihi batas maksimal dalam bursa pencalonan Cakades juga menciderai asas demokrasi. Sebab, apabila calon yang benar-benar diinginkan masyarakat gugur hanya gara-gara penilaian skoring, maka tentu saja membuat masyarakat malas datang ke tempat pencoblosan. Akibatnya, masyarakat akan golput.
“Yang pantas dan diinginkan masyarakat tak punya kesempatan, jelas ini menciderai demokrasi,” imbuhnya.
Ridwan menyatakan, pihaknya tidak menjamin manakala kondisi ini dibiarkan akan menghasilkan pemimpin yang baik untuk kemajuan desanya ke depan. “Kalau kayak gini, masyarakat tidak menjamin apa dan bagaimana nanti akhirnya. Kami sangat kecewa yang jelas,” timpalnya.
Sementara itu, Ketua Pilkades Desa Larangan Perreng, Sanusi terkesan hemat bicara saat dihubungi media. Dia beralasan masih ada rapat saat ditanya perihal kondisi tersebut.
“Masih rapat. Masih ada di ruangan,” singkatnya.
Untuk diketahui, dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana tertuang di Form.39 halaman 95 disebutkan bahwa seleksi tambahan dilakukan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari lima orang. Kriterianya antara lain adalah pengalaman di bidang pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian kepemimpinan.
