SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Daerah

Pemuda Pinggir Kota Datangi Kantor DPRD Sampang Minta Pilkades Tak Ditunda

Avatar
×

Pemuda Pinggir Kota Datangi Kantor DPRD Sampang Minta Pilkades Tak Ditunda

Sebarkan artikel ini
Audiensi saat berlangsung di Kantor DPRD Sampsng. (MaduraPost/Saman Syah)

SAMPANG, MaduraPost – Aliansi pemuda Masyarakat Pinggir Kota (MPK) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sampang meminta pelaksanaan Pilkades tidak ditunda agar tidak menjadi polemik.

Kedatangan mereka, bertujuan untuk mempertanyakan terkait penundaan pelaksanaan Pilkades.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Koordinator audiensi Erha Su’ud mengatakan, dari jauh hari sebelumnya telah melayangkan surat kepada Pemkab Sampang atau Ke Bupati.

“Kami sudah mengirim surat ke Pemkab Sampang terkait penundaan Pilkades, namun sampai saat ini belum ada jawab dari Pemkab Sampang, kalau memang Pilkades di Sampang mau ditunda Sampai kapan ? hingga saat ini menjadi teka – teki,” katanya.

Pihaknya mengaku banyak menerima aspirasi dari masyarakat di bawah karena menurutnya hal ini menjadi beban moral baginya.

Baca Juga :  Begini Kontruksi Proyek Dana Desa yang Bisa Bikin Kepala Desa Cepat Naik Haji

“Selama ini yang kami dengar alasan penundaan Pilkades ini karena pertama, Covid-19, kedua, pembengkakan anggaran dan ketiga alasan keamanan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, sekretaris komisi I DPRD Sampang, RH Aulia Rahman mengatakan, Perda dan Perbup sudah dibahas. Bahkan dalam Kementerian Dalam Negeri, jika Pilkades ditunda sampai tahun 2025 tidak masuk akal.

“Kita sudah melakukan kajian terkait Pilkades tersebut di tingkat Perda  maupun Perbup, dalam hal ini saya orang pertama yang mengkritisi Pemkab Sampang terkait penundaan Pilkades tersebut,” ujarnya.

Aulia, menjelaskan pelaksanaan Pilkades ini semua tergantung kebijakan Bupati, sementara mengenai anggaran Pilkades juga sudah dalam tahap pembahasan

Baca Juga :  GKS Minta DPRD Bentuk Pansus Audit Dana Hibah KONI Sampang

“Untuk anggaran Pilkades sekitar 80 miliar. Namun yang memegang anggaran eksekutif, kita hanya mengamini saja. Jika alasannya hanya keamanan itu tidak mungkin karena di Kabupaten di Bangkalan Pilkades sudah terlaksana dengan baik,” terang Aulia.

Aulia menegaskan kita tidak bisa mengintervensi para anggota DPRD yang lain karena kita berangkat dari partai politik Oleh karena itu ranah politik tidak bisa membawa fraksi-fraksi lain terkait isu molornya Pilkades ini.

“Kita saja juga bingung, DPRD saja bingung. Apalagi masyarakat, jika memang Pilkades ini ditunda pihaknya menegaskan iya orang pertama yang akan melakukan aksi turun jalan bersama masyarakat,” bebernya.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Sampang Menilai Bupati Tak Beretika

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi, menambahkan terkait Perbup Pilkades masih dalam tahap pembahasan untuk penentuan pelaksanaan Pilkades dan penundaan itu bukan ranahnya DPRD, tetapi itu ranahnya Bupati.

“Kami sangat mengapresiasi audiensi kali ini. Penyampaikan aspirasi ini tetap kami tampung dan akan kami sampaikan aspirasi saat rapat internal dalam Minggu ini,” tuturnya.

Menurut Nasafi, kita nanti kita akan undang pihak dari Pemkab Sampang yakni DPMD dan dari perwakilan Aliansi Pinggir Kota.

“Jika meminta kepastian saat ini, yang jelas tidak mungkin kami juga masih mau mengirim surat ke Dinas terkait,” pungkasnya.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.