Masyarakat membutuhkan pekerjaan dan perputaran uang untuk bertahan hidup. Pengusaha membutuhkan kepastian hukum agar investasi dapat berkembang.
Ketiganya seharusnya bisa berjalan bersama. Masalah baru muncul ketika salah satu pihak merasa boleh mengorbankan pihak lain.
Jika pengusaha menghindari kewajiban negara, masyarakat pada akhirnya ikut menanggung akibatnya. Jika negara membuat aturan yang terlalu rumit dan mematikan usaha rakyat, masyarakat juga yang menjadi korban.
Jika aparat penegak hukum hanya tajam kepada kelompok tertentu tetapi tumpul kepada kelompok lain, kepercayaan publik pun akan runtuh. Maka yang kita perlukan bukan sekadar penindakan setelah masalah terjadi.
Kita membutuhkan sistem yang membuat bisnis besar tetap besar tanpa harus bermain kotor, dan usaha rakyat tetap hidup tanpa harus masuk ke wilayah abu-abu.
Ekonomi rakyat jangan hanya dilihat dari angka penerimaan. Ada pelajaran penting dari Madura. Ekonomi tembakau tidak hanya berbicara tentang cukai. Ada petani, buruh, pedagang, distributor, industri rumahan, transportasi, warung makan, hingga berbagai usaha kecil yang ikut bergerak.
Begitu pula investasi besar di wilayah lain. Ketika sebuah perusahaan membangun tambang, perkebunan, atau industri berskala besar, ada lapangan pekerjaan yang tercipta, ada kontraktor lokal yang tumbuh, ada pajak yang dibayar, dan ada aktivitas ekonomi yang ikut bergerak.
Tetapi semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk membebaskan perusahaan dari pengawasan. Lapangan kerja bukan tiket untuk kebal hukum.
Dan sebaliknya, dugaan pelanggaran hukum juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus seluruh kontribusi ekonomi sebuah perusahaan sebelum proses hukumnya selesai.
