SUMENEP, MaduraPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperkuat langkah menghadapi persoalan inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Dua isu tersebut menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah, terutama untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau hingga wilayah kepulauan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep kini menyiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Rencana itu akan menjadi acuan bagi sejumlah sektor dalam menjalankan program pangan dan gizi secara terpadu.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto mengatakan, penyusunan RAD-PG diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan distribusi bahan pangan bergizi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah daratan.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja bersama, terutama di sektor pangan dan distribusinya,” ujar Arif, Rabu (19/8).
Menurut Arif, kondisi inflasi di Jawa Timur masih relatif terkendali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka inflasi hingga Mei 2025 berada di level 1,22 persen.
Namun, kondisi tersebut tidak membuat Sumenep boleh lengah. Karakter geografis Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan membuat distribusi kebutuhan pokok menghadapi tantangan tersendiri. Jarak dan biaya distribusi berpotensi memengaruhi harga komoditas yang diterima masyarakat di pulau-pulau.
Arif menyebut bahan pangan masih menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan inflasi. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat produksi dari dalam daerah sekaligus membenahi rantai distribusi agar pasokan dan harga tetap terjaga.
“Bappeda mendorong sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan, untuk memastikan program pangan bergizi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perbedaan harga antara kawasan daratan dan kepulauan. Pemerintah daerah didorong mencari pola distribusi yang lebih efisien agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pangan dengan harga yang lebih wajar.
Di sisi lain, penguatan ketahanan fiskal daerah juga menjadi bagian dari strategi pembangunan. Bappeda mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pengelolaan pajak dan retribusi secara lebih maksimal.
Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, sekaligus mendukung upaya mempertahankan kemampuan belanja masyarakat.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.***
