SUMENEP, MaduraPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai mengerucutkan rancangan program pembangunan untuk 2027. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kini melakukan verifikasi terhadap 208 usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebelum dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menuturkan, bahwa penyusunan RKPD tidak berdiri sendiri. Setiap program harus tetap berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus mempertimbangkan kebutuhan warga yang dihimpun melalui sejumlah mekanisme perencanaan.

Salah satu sumber utama usulan tersebut berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum itu digelar secara bertahap dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk merumuskan kebutuhan yang dinilai menjadi prioritas.

“Perencanaan pembangunan dimulai dari Musrenbang di tingkat desa. Dari sana kebutuhan masyarakat dihimpun dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan,” ujar Arif, Rabu (19/8).

Di luar jalur Musrenbang, masyarakat juga mempunyai ruang untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui wakil mereka di DPRD. Aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota legislatif itu kemudian dirumuskan menjadi Pokir DPRD.

Arif menyebutkan, sebanyak 208 Pokir DPRD telah diusulkan untuk menjadi bagian dari rancangan pembangunan Kabupaten Sumenep pada 2027. Usulan tersebut telah masuk dalam rangkaian Musrenbang RKPD 2027 dan kini masih berada dalam tahap penelaahan.

“Kami memastikan setiap usulan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung visi dan misi Bupati Sumenep,” katanya.

Menurut Arif, verifikasi menjadi bagian penting sebelum usulan ditetapkan sebagai program pembangunan. Bappeda perlu memastikan setiap program layak dilaksanakan dan memiliki hubungan yang jelas dengan kebijakan serta target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

Dengan proses tersebut, Pemkab Sumenep menargetkan rancangan pembangunan 2027 tidak sekadar memenuhi daftar usulan.

Program yang nantinya dipilih diharapkan mampu menjawab persoalan riil masyarakat, termasuk kebutuhan warga di wilayah kepulauan, sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.***