PAMEKASAN, MaduraPost - Polemik antara PT Linggarjati Trijaya Indah dengan Bank Syariah Nasional (BSN) kembali memanas. Direktur PT Linggarjati Trijaya Indah, Nanda Wirya Laksana, mendesak manajemen BSN melakukan evaluasi terhadap pejabat internal yang dinilainya tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas.
Menurut Wirya, sebagai perusahaan milik negara, BSN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, ia menilai setiap pejabat yang menyampaikan informasi kepada publik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap pernyataannya.
"Tentunya kita tidak sudi melihat BUMN kita kinerjanya merosot, seperti yang dicontohkan Pimpinan BSN Cabang Surabaya, dia berdusta berkali-kali. Dari alibi dia soal aturan, klarifikasi yang tak kunjung ada kejelasan, sangat di sayangkan sifat-sifat seperti itu kebanyakan dimiliki seorang pelacur," kata Wirya kepada wartawan di Sumenep, Rabu (5/8).
Ia mengaku kecewa karena hingga kini belum ada klarifikasi lanjutan dari Pimpinan KC BSN Surabaya, Munawar Solihin, setelah sebelumnya menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme appraisal proyek Perumahan Bukit Damai. Menurut Wirya, penjelasan tersebut tidak sejalan dengan dokumen dan proses yang pernah dijalani pihak developer.
"Pimpinan BSN Cabang Surabaya bekerja di dalam lembaga perbankan syariah, setiap waktunya selalu menjual produk-produk layanan perbankan yang dibungkus dengan istilah-istilah agama. dia sudah berdusta dan tak luput dia tega dan kejam membohongi publik dengan kata-kata aturan, padahal hal tersebut merupakan kebohongan besar," ujarnya.
Wirya juga menyinggung identitas BSN sebagai lembaga perbankan yang mengusung prinsip syariah. Menurutnya, nilai-nilai syariah semestinya tidak hanya tercermin dalam produk dan layanan, tetapi juga dalam cara pejabat bank berkomunikasi dengan publik dan menyelesaikan persoalan dengan mitra usaha.
"Prinsip syariah itu identik dengan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nilai-nilai itu seharusnya menjadi budaya kerja, bukan hanya identitas lembaga. Ketika muncul persoalan, yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan keberanian memberikan penjelasan kepada publik," katanya.
Ia berharap manajemen BSN melakukan evaluasi internal agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, khususnya yang membawa konsep syariah, harus dijaga melalui profesionalisme dan komunikasi yang transparan.
"Kami tidak sedang mencari konflik. Yang kami inginkan adalah penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik," ucap Wirya.
"Tentunya kita makhluk yang hidup dalam berlandaskan aturan agama, apalagi Pimpinan BSN Surabaya bekerja di perbankan selalu menjual produk yang di bungkus dengan nilai-nilai syariah. Banyak orang sekarang takut kehilangan jabatan, harta, dan tahta mereka rela berbohong pada publik, sungguh sangat miris sekali," timpalnya menambahkan.
Sebelumnya, Pimpinan KC BSN Surabaya, Munawar Solihin, menyatakan akan melakukan check and recheck terkait keluhan developer mengenai lambannya komunikasi dan proses appraisal. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lanjutan yang disampaikan kepada publik.
Upaya konfirmasi kepada Munawar Solihin maupun Pimpinan KCP BSN Pamekasan, Krisno Pradiatmoko, juga belum memperoleh tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab apabila pihak BSN ingin memberikan klarifikasi atau penjelasan atas berbagai pernyataan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.***
